Beranda » Blog » Sri Mulyani Batalkan Peraturan Pajak e-commerce

Sri Mulyani Batalkan Peraturan Pajak e-commerce

Dilihat sebanyak 388 kali | Kategori: Blog

Panca Properti. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) merespons positif kebijakan Kementerian Keuangan yang memutuskan menarik kembali aturan perpajakan atas kegiatan perdagangan melalui platform e-commerce.

Menkeu Sri Mulyani

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung mengungkapkan keputusan tersebut dapat berdampak positif terhadap laju pertumbuhan ekosistem ekonomi digital di dalam negeri.

Baca Juga :
Royal Oak Townhouse Elite di Cibubur Jakarta Timur
Dijual Rumah Royal Oak Cibubur Jakarta Timur
Dijual Rumah Cluster Siap Huni Tipe Pasadena Spring Garden Residence dan
Rumah Cluster Tipe Bougenville Spring Garden Residence

“Kami sangat mengapresiasi keputusan yang diambil oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Diskusi intensif yang dilakukan bersama Ibu Sri Mulyani dan seluruh jajarannya telah menghasilkan keputusan yang bijaksana dan semangatnya sama dengan kami, yaitu untuk mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi digital,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (29/3/2019).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk menarik kembali Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce).

Alasan penarikan aturan tersebut dilakukan atas adanya kepentingan untuk terlebih dulu meningkatkan koordinasi pemerintah melalui antarkementerian/lembaga yang lebih komperhensif agar pengaturan e-commerce tepat sasaran, berkeadilan, efisien, serta mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital dengan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Penarikan aturan tersebut sekaligus memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh pelaku untuk mempersiapkan infrastruktur pelaporan data e-commerce.

Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Keuangan tersebut, perlakuan perpajakan untuk ekonomi digital tetap merujuk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Pelaku usaha yang memanfaatkan platform e-commerce maupun bisnis konvensional dengan penghasilan mencapai Rp4,8 miliar terkena pajak final dengan tarif sebesar 0,5 persen dari jumlah omzet usaha.

Melalui keterangan resmi Kementerian Keuangan, Jumat (29/3/2019), Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengungkapkan institusinya akan terus mengedepankan pembinaan terhadap wajib pajak.

Pembinaan tersebut utamanya tertuju kepada pelaku usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan terkait aspek pemasaran, akses kredit, pengembangan usaha, dan perpajakan.

Bagikan informasi tentang Sri Mulyani Batalkan Peraturan Pajak e-commerce kepada teman atau kerabat Anda.

Belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi.

Komentar Anda* Nama Anda* Email Anda* Website Anda

Mungkin Anda tertarik dengan properti berikut ini:

Spring Garden Residence Type B...

Rumah Dijual di Bekasi
Harga Hubungi Kami
  • L.Tanah: 112 m2
  • L. Bangunan: 59 m2

Promo dan Diskon Rumah 2 Lanta...

Rumah Dijual di Bekasi
Harga Hubungi Kami
  • L.Tanah: 165 m2
  • L. Bangunan: 115 m2

Dijual Rumah 2 Lantai Tipe Pas...

Rumah Dijual di Bekasi
Harga Hubungi Kami
  • L.Tanah: 144 m2
  • L. Bangunan: 115 m2

Dijual Ruko Baru 2 Lantai di J...

Ruko Dijual di Bekasi
Harga Hubungi Kami

Rumah Cluster Tipe Bougenville...

Rumah Dijual di Bekasi
Harga Hubungi Kami
  • L.Tanah: 59 m2
  • L. Bangunan: 118 m2

Spring Garden Residence Type P...

Rumah Dijual di Bekasi
Harga Hubungi Kami
  • L.Tanah: 165 m2
  • L. Bangunan: 115 m2

Berlangganan Via Email

Gratis Berlangganan Berita Terbaru! Silahkan Masukan Email Anda Untuk Notifikasi Setiap Artikel Terbaru

SIDEBAR
Jual beli rumah jadi mudah & cepat. Hubungi kami!